3 Desa di Kedungwuni Deklarasikan Anti Politik Uang

Penandatangan bersama deklarasi tolak politik uang. Sumber: Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Kedungwuni – Bawaslu Kabupaten Pekalongan deklarasikan Desa Anti Politik Uang di lapangan Bebekan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Minggu (2/11/2019). Pendeklarasian ini sekaligus meresmikan 3 desa yang ada di Kecamatan Kedungwuni sebagai Desa Anti Politik Uang. Desa tersebut diantaranya Desa Proto, Desa Ambokembang dan Desa Pakisputih.

Sekcam Kedungwuni, Edy Hartono mengapresiasi kegiatan dari bawaslu ini. Menurutnya, penting untuk sama-sama membangun sinergitas dalam mewujudkan pemilu yang bersih.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Mohammad Bahrizal mengharapkan pemilu yang bebas dari politik uang karena kegiatan tersebut melanggar UU Pilkada No 10 Tahun 2016 pasal 187 A.

“Memilih merupakan sarana atau bentuk penyampaian aspirasi sebagai warga negara, kita menentukan sendiri calon pemimpin yang kita anggap amanah. Kalo pilihan kita dipengarui oleh uang artinya kita tidak bisa menyampaikan aspirasi” ujarnya.

Dilansir dari laman Bawaslu Kabupaten Pekalongan, pendeklarasian ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi desa lainnya untuk turut andil mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.

Mangsa Politik Uang

Politik uang sering kali dijumpai pada saat pesta demokrasi, mayoritas sasarannya adalah ibu-ibu. “Para pelaku money politik biasanya memanfaatkan kaum perempuan terutama ibu-ibu di banding bapak-bapak. Selain lebih dipercaya, kaum hawa lebih jujur sehingga para politisi memanfaatkan hal itu,” kata mantan Ketua Bawaslu RI periode 2008-2012 Bambang Eka Cahya Widodo.

Money politik (politik uang) tidak selamanya berupa uang, bentuk sembako dari para peseta pemilu juga masuk dalam kategori money politik. Itu pun melanggar undang-undang.

Menurut Ketua Bawaslu Bondowoso, Muhammad Makhsun mengungkapkan alasan kenapa ibu-ibu menjadi sasaran utama objek money politik. “Kaum ibu itu sederhana. Yang penting isi dapur saya , anak saya makan. Ini kan sangat sederhana banget,” jelasnya.

Sementara itu, Ombudsman RI menilai adanya money politik (politik uang) diakibatkan karena tidak berjalannya pendidikan politik oleh partai politik.

Add Comment