Kementerian PUPR Bangun 100 Rumah untuk Warga Pekalongan Berpenghasilan Rendah

Pemberian bantuan secara simbolis oleh Bupati Pekalongan. Sumber: Humas Kabupaten Pekalongan.

Kedungwuni – Upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam membangun daerah semakin terlihat nyata. Ada 100 warganya yang berpenghasilan rendah mendapatkan bantuan pembangunan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Bantuan ini merupakan salah satu program dari Menteri PUPR, yakni Pembangunan Baru Rumah Swadaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PBRS-BSPS).

Peletakan batu pertama oleh Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, S. H., M. Si. menjadi tanda dimulainya proyek pembangunan bantuan rumah. Peletakan simbolis ini bertempat di Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Rabu (30/10/2019).

Dalam sambutannya, Asip menuturkan soal pembangunan yang masih digarap pemerintah setempat. “Sebagai contoh di Kedungwuni sedang berlangsung pembangunan pasar yang apabila selesai nanti akan menelan biaya total hampir Rp 200 milyar. Disamping itu saat ini juga akan dibangun pasar Wiradesa dengan perkiraan menelan biaya Rp 120 milyar. Ini belum selesai, saat ini kita sedang membangun tanggul penahan rob dengan total anggaran hampir Rp 500 milyar.”, jelasnya.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan soal perbaikan jalan yang sudah hampir rampung. “Sudah 95% dari seluruh jalan di Kabupaten dan menelan Rp 320 miliar. Selain komitmen dalam infrastruktur, pemerintah juga bangun pendidikan, kesehatan, dan kerohanian keagamaan.”, imbuh Asip.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), Ir. Trinanto Agus Maryono, M.Si. memaparkan bahwa selama tahun 2016-2018, Pemkab Pekalongan telah memberikan bantuan peningkatan kualitas untuk rumah tidak layak huni sebanyak 14.878 unit. Tahun ini Pemkab Pekalongan kembali melaksanakan kegiatan yang sama sebanyak 3.050 unit.

“Dengan rincian 1.070 unit dari Kementerian PUPR, 816 unit dari Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes), 350 unit dari APBD Kabupaten, 170 unit dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan, 544 unit dari Anggaran Dana Desa, 100 unit dari CSR, dan 100 unit Pembangunan Baru dari Bantuan BSPS Kementerian PUPR,” jelasnya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sendiri adalah fasilitas dari pemerintah terkait bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh rumah yang layak huni. Ada dua jenis BSPS, yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS). Untuk PBRS, Kabupaten Pekalongan mendapatkan 100 unit yang dialokasikan di 6 Desa/Kelurahan pada 5 Kecamatan.

“Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto 15 unit, Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni 15 unit, Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni 25 unit, Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo 15 unit, Desa Karangasem Kecamatan Talun 15 unit, dan Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran 15 unit,” terang Trinanto seperti yang dilansir dari laman Pemkab Pekalongan.

Para penerima bantuan PBRS tersebut masing-masing menerima Rp 35 juta dengan rincian Rp 30 juta untuk belanja material dan sisanya Rp 5 juta untuk bantuan upah tukang. Sedangkan untuk PKRS, dana yang disiapkan sebesar Rp 18.725.000.000,- untuk 1.070 unit rumah yang tersebar di 18 kecamatan dan 43 desa.

Namun, Bupati menyebutkan masih ada 14 ribu rumah tangga yang belum memiliki rumah. Hal tersebut menjadi PR besar bagi Pemkab Pekalongan untuk menuntaskannya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2015 menyebutkan sebanyak 2,51 juta rumah yang sudah terbangun tidak layak huni. Sedangkan, area kawasan permukiman kumuh mencapai 38.431 hektar.

“Keterbatasan MBR dalam pembangunan perumahan swadaya telah menimbulkan masalah semakin besarnya jumlah rumah tidak layak huni dan semakin luasnya kawasan permukiman kumuh,” tutur Ir. Poltak Sibuea, M. Eng. Sc dalam disertasinya yang berjudul “Penghidupan Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai Pendukung Pembangunan Perumahan Swadaya Layak Huni di Kota Yogyakarta”.

Pemerintah sendiri telah berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tak layak huni. Salah satunya melalui program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pada situs Kementerian PUPR disampaikan beberapa kriteria penerima BSPS yakni WNI sudah berkeluarga, memiliki tanah atas hak yang sah, belum memiliki rumah/sudah namun tidak layak huni, belum pernah mendapatkan BSPS atau bantuan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pembangunan rumah, dan penghasilan dibawah UMP.

Pemberian BSPS berdasarkan readiness criteria yang diusulan dari Bupati/ Walikota dan  Kementerian/Lembaga. Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi RTLH yang ada di desa/kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Add Comment